Sejarah Hutan Desa Wanagiri

Desa Wanagiri dengan luas wilayah 1.575 Ha, merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan kawasan Taman Wisata Alam Danau Buyan – Danau Tamblingan. Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat Desa Wanagiri secara langsung bersentuhan dan berinteraksi dengan kawasan hutan. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari, sejak tahun 1990-an masyarakat Desa Wanagiri memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan lahan hutan untuk kegiatan penanaman tanaman pertanian, sayur-sayuran, dan bunga pecah seribu. Mengingat komoditi yang ditanam tersebut memerlukan pencahayaan penuh, masyarakat melakukan pemangkasan cabang (pruning) dan membuka lahan hutan, sehingga menyebabkan kawasan hutan lindung di wilayah Desa Wanagiri mengalami degradasi sedikit demi sedikit. Pada tahun 2001 dan 2002, pemerintah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan reboisasi pada areal terbuka pada kawasan hutan lindung dengan jenis tanaman kayu-kayuan seperti Mahoni dan Gmelina.

Seiring dengan penerapan program Perhutanan Sosial khususnya pasca lahirnya Permenhut 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, tanpa melupakan kelestarian hutan, setelah melalui proses penyiapan kelembagaan dan administrasi, pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan menerbitkan SK No. 629/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Penetapan Areal Hutan Desa untuk 7 (tujuh)  Desa di Kabupaten Buleleng seluas ± 3.041 Ha, termasuk salah satunya adalah areal Hutan Desa Wanagiri. Setelah dilakukan proses fasilitasi kelembagaan, akhirnya pada tahun 2015 lahir Keputusan Gubernur Bali No 2017/03-L/HK/2015 tentang pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Hutan Lindung seluas ± 3.041 Ha kepada 7 (tujuh) Lembaga Desa di Kabupaten Buleleng, termasuk di dalamnya kepada BUMDes Eka Giri Karya Utama untuk mengelola Hutan Desa Wanagiri.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK Gubernur Nomor 2017/03-L/HK/2015 tentang Pemberian HPHD kepada 7 (tujuh) Lembaga Desa di Kabupaten Buleleng amar Keempat poin a tentang kewajiban Lembaga Desa sebagai Pengelola Hutan Desa untuk melakukan penataan batas HPHD, maka pada bula Desember tahun 2017 telah dilaksanakan Penataan batas areal kerja Hutan Desa di Desa Wanagiri yang dilakukan secara partisipatif oleh BUMDes sebagai Lembaga Pengelola Hutan Desa dibawah bimbingan dan fasilitasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, dan KPH Bali Utara. Dari kegiatan Penandaan Batas Sederhana Areal Kerja Hutan Desa di Desa Wanagiri dengan menggunakan alat GPS garmin 62 sc, GPS Trimble, Kamera, dan Drone, berikut ini adalah uraian hasilnya:

  1. Letak Geografis dari areal kerja Hutan Desa Wanagiri adalah 115° 5’ 53,48” s.d. 115° 7’ 4,15” LS dan 8° 12’ 45,11”s.d. 8° 31’ 18,52” BT.
  2. Luas Areal Kerja Hutan Desa   : 256,53 Ha (berubah dari luas awal 250 Ha)
  3. Panjang batas areal kerja HD  : 12.556,15 meter

Sesuai dengan fungsi hutannya, Hutan Desa Wanagiri termasuk kawasan hutan lindung yang berarti masyarakat tidak boleh melalukan aktivitas ekstrasi hasil hutan kayu di dalam hutan. Adapun pemanfaatan yang dapat dilakukan di hutan lindung berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 adalah dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.